Menurutnya, pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial PKH sebesar 25 persen dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta. Sebelumnya 9,2 juta. Selain itu, juga menyalurkan PKH menjadi setiap bulan dari sebelumnya empat kali dalam setahun. “Saya berharap besar kepada para pendamping dan koordinator PKH, serta kepala dinas yang menjadi ujung tombak program ini. Kita pastikan uang negara bisa benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” urainya.
Dia menyebut bantuan sosial PKH di masa pandemi COVID-19 telah disesuaikan untuk setiap komponen. Untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menjadi sebesar Rp250 ribu per bulan. Anak SD menjadi sebesar Rp75 ribu per bulan, dan anak SMP menjadi Rp125 ribu per bulan. Kemudian anak SMA menjadi sebesar Rp166 ribu per bulan. Begitu juga dengan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas sebesar Rp200 ribu per bulan.
“Sehingga total anggaran PKH saat ini adalah Rp37,4 triliun. Seiring kebijakan ini, saya mohon agar masyarakat betul-betul dibantu dan dimudahkan dalam mengakses bansos. Sampaikan edukasi dan sosialisasi KKS harus dipegang sendiri oleh KPM. Setelah bansos ditransfer ke rekening, segera diambil uangnya. Semakin cepat bansos tersampaikan, semakin cepat bisa dimanfaatkan. Uang tersebut akan membantu menjaga daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini,” jelas Juliari.(fin/hyt)
118 Laporan Terkait Penyaluran Bansos Masuk ke KPK
