Cianjurekspres.net – Pemerintah Kabupaten Cianjur memang sudah menganggarkan Rp100 Miliar untuk penanganan Covid-19. Namun sampai saat ini rincian alokasi anggaran tersebut ternyata belum masuk ke DPRD. Hal ini pun menjadi pertanyaan sejumlah fraksi.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan jika melihat aturan yang disampaikan Presiden, Gubernur dan Mendagri sudah jelas pemerintah silahkan melakukan refocusing dan cukup melaporkannya kepada Ketua DPRD.
“Kalau melihat aturan yang disampaikan Presiden, Gubernur dan Mendagri. Di situ sudah jelas, pemerintah silahkan refocusing. Silahkan menganggarkan untuk anggaran Covid-19, silahkan ambil dari mana dan pemerintah cukup melaporkan ke Ketua (DPRD) saja,” tandas Plt Bupati Cianjur Herman Suherman kepada cianjurekspres.net di Makodim 0608/Cianjur, Selasa (14/4/2020).
“Iya intinya itu, pemerintah wajib melaporkan ke Ketua. Lihat di aturannya seperti itu, kita tidak ada kewajiban ke pihak lain, ke ketua boleh. Silahkan aturannya dilihat,” sambung Herman.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan membenarkan sesuai instruksi Presiden dan Mendagri, Plt Bupati Cianjur sudah melaporkan serta ekspose alokasi anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp100 miliar.
“Betul kalau di Instruksi Presiden dan Mendagri mah, melaporkan dan sudah di ekspose juga sama Plt Bupati,” tuturnya saat di konfirmasi.
Saat ditanya apakah sudah mendapat rincian alokasi anggaran tersebut, Ganjar mengaku belum mendapatkannya.
“Kalau alokasi lebih rinci, belum saya dapat dari dinas mana saja yang lebih rinci,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur mempertanyakan soal rincian alokasi anggaran Rp100 miliar yang belum masuk ke DPRD.
“Pemda jangan bermain sendiri, harus melibatkan semua pihak. DPRD sudah berulangkali mempertanyakan berapa kebutuhan, peruntukannya untuk apa dan dialokasikan dari mana. itu tidak pernah muncul, tiba-tiba diumumkan,” tandas Ketua Fraksi Gerindra, Prasetyo Harsanto kepada cianjurekspres.net, Kamis (9/4/2020).
Dirinya menegaskan, jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk jika nanti ada kesalahan dalam pendistribusiannya yang pada akhirnya saling menyalahkan.
“Karena selama ini kami sudah meminta, tiba-tiba muncul Rp100 miliar. Rinciannya belum masuk, Fraksi Gerindra merasa Badan Anggaran di DPRD harusnya diajak bicara Bupati melalui TAPD-nya, duduk bareng dengan kita untuk membicarakan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian,baru dianggarkan,” kata Prasetyo.
Rincian Anggaran Covid-19 Belum Masuk ke DPRD, Herman: Pemerintah Cukup Melaporkan ke Ketua
