CIANJUR – Forum RW/RT mendukung Gerakan Antikorupsi yang dicanangkan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman di Alun-Alun Sindangbarang, Senin (9/12/2019). Tidak hanya itu, Herman bahkan didaulat sebagai Bapak Pemekaran Cianjur Selatan.
Ketua Forum RW/RT Kabupaten Cianjur, Daseng Dasimi mengatakan, korupsi adalah musuh bersama dan Cianjur harus terbebas dari praktik korupsi untuk dapat bersaing dan maju. Menurutnya yang menjadi salah satu penyebab kemunduran selama ini adalah prilaku koruptif di semua jenjang pelayanan.
“Jika Cianjur ingin bergerak lebih cepat dalam pembangunan di segala bidang, maka harus berani melawan korupsi,” ujar Daseng dalam keterangan tertulisnya.
Selain persoalan korupsi, hal lain yang dianggap menjadi persoalan mendasar di Cianjur adalah adalah luas wilayah dan jumlah penduduknya yang terlalu besar.
“Karena itu, sudah sepatutnya Cianjur bagian selatan diberi ruang untuk menjadi Daerah Otonomi Baru” tandas Daseng.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diyakini menjadi satu-satunya solusi agar pelayanan dan distribusinya bisa lebih dirasakan secara lebih cepat dan merata oleh masyarakat. Terutama yang berada di pelosok dan wilayah perbatasan kabupaten yang selama ini masih butuh perhatian bersama.
“Kami melihat ada kesamaan persepsi mengenai hal ini dengan Pak Haji Herman, dan selama ini beliau telah ikut menyuarakan hal ini. Karena itu hari ini, kami Pengurus Forum RW dan RT Kecamatan se-wilayah 4 dan 5 mendaulat Pak Herman menjadi Bapak Pemekaran Cianjur Selatan” kata Daseng.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, kesadaran anti korupsi memang harus terus digalakkan agar menjadi budaya masyarakat. Hal itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, karena itu peran keluarga, RT dan RW menjadi sangat penting. Dirinya pun mengapresiasi dukungan dari Forum RW/RT pada gerakan anti korupsi.
Herman mengatakan Pemkab Cianjur sejak jauh hari sudah mendukung adanya pemekaran wilayah selatan Cianjur karena wilayah tersebut sudah layak untuk berdiri sendiri agar memudahkan pembangunan dan program.
“Tidak hanya eksekutif tapi legislatif juga sudah sepakat mendukung pemekaran, karena itu masuk dalam revisi RPJMD dan sudah sesuai RPJMD Provinsi, semoga aspirasi tersebut bisa didengar oleh pusat”, ujar Herman.(rls/hyt)
Herman Didaulat Jadi Bapak Pemekaran Cisel di Hari Antikorupsi
