CIANJUR – Mantan Ketua Umum DPC Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Usep Setiawan mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mendorong segera terbentuknya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Cianjur.
“Ada apa ini, sehingga membentuk organisasi lain dan difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Cianjur. Kemudian ke kecamatan harus segera terbentuk,” ujar Usep kepada cianjurekspres.net, Sabtu (5/10/2019).
Menurutnya, sejak dulu PPDI memang sudah ada secara nasional begitu juga Apdesi. Hanya saja, jelas Usep, momentumnya kurang tepat karena akan dibentuk menjelang Pilkada 2020.
Baca Juga:Parpol non Parlemen Terancam Gagal Usung PaslonBerbagi Ilmu di Bengkel Jurnalistik PWI Cianjur
“Dampaknya di lapangan takut ada konflik sosial para perangkat desa dan kepala desa. Selama ini belum, tetapi kedepannya (khawatir terjadi),” katanya.
Secara pribadi Usep mengaku bukan masalah setuju atau tidak. Tetapi kenapa tidak diberdayakan dahulu yang ada (Apdesi). Dirinya melihat pembentukan PPDI di Cianjur terkesan politis, kenapa tidak dari dulu.
“Timbulnya dan datangnya bukan dari perangkat desa tapi birokrat. Kalau datangnya dari bawah gak masalah,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPC Apdesi Kabupaten Cianjur, Beni Irawan mengaku tidak masalah hadirnya PPDI di Cianjur. Hanya dirinya melihat ada kesan di kotak-kotakkan.
“Tidak ada masalah, hanya terkesan dikotak-kotak saja. Kan namanya Apdesi didalamnya ada kepala desa dan perangkat,” katanya.
Menurutnya, sah-sah saja yang namanya lembaga selama tidak berbenturan, terlebih dibentuk oleh pemerintah daerah. Beni melihat, hadirnya PPDI di Cianjur seperti didorong oleh pemerintah daerah.
“Kita lihat eksistensinya saja, kalau hanya untuk kepentingan politik pasti sebentar,” katanya.(hyt)