Relawan Tim Nawacita Kunjungi Lahan HGU

Relawan Tim Nawacita Kunjungi Lahan HGU
AKSI BLUSUKAN: Relawan Tim Nawacita Jokowi, bersama dengan warga, petani pengarap dan tokoh masyarakat Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Selasa (7/8). (AYI SOPIANDI/CIANJUR EKSPRES)
0 Komentar

 
CIANJUR, cianjurekspres.net – Rombongan Tim Nawacita Presiden Jokowi, yang diketuai oleh Ruri Jumar Saef, melakukan kunjungan ke lahan Hak Guna Usaha (HGU) eks PT Harjasari yang berlokasi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Gekbrong.
Kegiatan blusukan dihadiri puluhan warga, beserta petani penggarap dan tokoh masyarakat. Saat pertemuan tersebut, banyak warga yang mengungkapkan berbagai keluhan kepada tim Nawacita. Tak hanya itu saja salah satu warga sekitar langsung menagih janji presiden soal realisasi dengan program Nawacita.
Petani penggarap HGU eks PT Harjasari, Ece, 72, mencoba menanyakan status tanah garapan yang dikelolanya sejak lama, terlebih menurutnya, saat ini banyak orang yang mengaku bahwa lahan tersebut sudah milik perorangan. “Kami ingin ada kepastian kepemilikan lahan, sehingga bisa tenang dalam mengelola lahan, kami titipkan harapan Kami, sama bapak Ruri,” kata Ece.
Menanggapi permintaan dan pertanyaan warga, Ruri menjelaskan, bahwa aksi blusukan tersebut untuk menggali informasi sekaligus menjaring aspirasi masyarakat terkait sejumlah program utama pemerintah pusat di daerah. Melalui program Nawacita, Jokowi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
“Presiden Jokowi sudah menjalankan semua program Nawacitanya, seperti pembangunan jalan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Jawa, Trans Sulawesi dan Trans Papua. presiden pun membangun pelabuhan untuk mengintegrasikan program tol laut di seluruh Indonesia,” kata Ruri.
Ruri mengatakan, Presiden Jokowi juga meluncurkan program cetak sawah dan dilaksanakan untuk membuka 1 juta hektare sawah baru di luar wilayah Jawa. Rehabilitasi jaringan irigasi desa seluas 3 juta hektare dan program pemberian sertifikasi gratis (land reform) 9 juta hektar.
Ruri memastikan, semua keluhan dan aspirasi warga akan disampaikan langsung kepada presiden. Berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, presiden akan memberikan sertifikat gratis,” ujarnya.
Meski begitu lanjut Ruri, masyarakat harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dalam mengajukan sertifikat gratis. Salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa.
“Sertifikasi tanah gratis melalui BUMDes atau koperasi menjadi pilar dalam pengembangan ekonomi desa. Masyarakat harus mandiri dan sejatera melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desanya,” ungkapnya. (mg2/yhi)

0 Komentar