Kades Campaka Diduga Kampanye Rindu

 

CIANJUR, cianjurekspres.net – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Campaka segera memanggil Kepala Desa Campaka Iri Sugiri lantaran diduga terlibat dalam politik praktis. Iri terindikasi telah melakukan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum di wilayah Panyairan pekan lalu.

Di samping itu, kasus dugaan kampanye seorang ASN Budi Wahyu Mawardi yang sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Campakamulya dan juga sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Campakamulya, kini dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Panwascam Campaka telah melakukan rapat pleno untuk membahas atas temuan pelanggaran itu, dan setelah menghasilkan keputusan rapat. Hari ini (kemarin, red), panwascam akan melayangkan surat panggilan kepada kepala desa tersebut.

Ketua Panwascam Campaka, Asep Puja Ruswita mengatakan bahwa setelah melakukan pendalaman atas dugaan pelanggaran dimaksud, pihaknya akan layangkan surat pemangilan pada Kades Campaka, Iri Sugiri. “Yang pasti guna mengklarifikasi atas dugannya itu, maka setelah melakukan rapat pleno, kami akan layangkan surat pemanggilan,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, kemarin (21/6).

Dijelaskan Asep, sesuai regulasi kapala desa dilarang berpolitik praktis. Kepala desa mesti bersikap netral dalam politik. “Yang jelas Undang-Undang sudah mengatur bahwa untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan semua itu sebagaimana teruang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71,” kata dia.

Di samping itu, Panwaslu Kabupaten Cianjur baru saja mengadakan rapat khusus dan tertutup dengan tim Gakumdu untuk membahas terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan aparat sipil negara (ASN) bersama kandidat Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada beberapa waktu lalu di Kecamatan Sukanagara.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikri Nur menjelaskan, pembahasan yang baru saja dilakukan bersama tim Gakumdu di ruangan kantor panwaslu merupakan untuk membahas dan memutuskan permasalahan yang menimpa kasus ASN Budi Wahyu Mawardi yang sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Campakamulya dan juga sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Campakamulya.

“Berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan rapat bersama Gakumdu bahwa kasus Budi Wahyu Mawardi kami lanjutkan ke tingkat penyidikan,” kata Hadi Dzikri Nur saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (21/6).
Dia mengatakan, untuk pengawasan di tingkat panwaslu pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepihak kepolisian. Adapun untuk masalah teknis dan hal-hal yang lainnya sudah ada di kepolisian. “Intinya kalau bukti-buktinya sudah lengkap nanti dari kepolisian akan langsung diserahkan ke kejaksaan selanjutnya diproses,” kata dia.

Menurutnya, hal yang paling fatal yang dilakukan oleh Budi Wahyu Mawardi adalah statusnya yang ASN. Seperti diketahui bahwa ASN itu diwajibkan untuk netralitas, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku itu adalah melanggar pasal 188 UUD nomor 1 tahun 2015 jo pasal 71 UUD nomor 10 tahun 2016.

“Dalam aturan itu sudah jelas bahwa seorang pejabat ASN atau kepala desa dan dengan sengaja melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dengan harus membayar denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta,” terang Hadi.

Dia mengatakan, untuk penyidikan terhadap pelaku sendiri akan dimulai sejak hari Kamis (21/6). Dan Hadi mengaku kalau untuk pemeriksaan sendiri dari tim pengawas pemilu sudah selesai. Sebagai petugas pengawas pemilu Hadi berharap, agar kepada semua pihak-pihak terkait untuk tetap berhati -hati dan sadar fungsi. “Undang -undang ini bukan untuk dilanggar akan tetapi untuk dijalankan, jadi saya harap kepada pihak-pihak terkait agar tetap untuk berhati – hati,” tandasnya.(mg1/mg2/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.