JAKARTA,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM -Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif program insentif bagi guru non ASN dan pendidik non formal yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Menurut Luthfi, insentif tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
“Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik non formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Baca Juga:APBD Perubahan Jateng 2025 Diketok, Fokus Layanan Dasar dan InfrastrukturSoloraya Great Sale Menuai Sukses, Ahmad Luthfi Dijuluki Bapak Inisiator Aglomerasi
Program tersebut diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Program ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tiga program tersebut dikemas dalam tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
Kepala Dinas Pendidikan dna Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, Pemprov Jateng sudah lebih dulu memulai memberikan insentif guru non ASN dan pendidik non formal. Insentif tersebut berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri (SMA/SMK/SLB) yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Honorarium bagi guru non ASN, termasuk guru tamu, tersebut ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Tahun 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 miliar. Jumlah guru non ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang.
Khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja BOSDa. Tahun 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp142,632 miliar.
Sementara program yang dijalankan oleh Kemendikdasmen mengisi ruang yang belum disentuh oleh Pemerintah Provinsi. Di antaranya terkait insentif berupa bantuan subsidi upah (BSU) selama 7 bulan dengan nilai per bulan Rp300.000.
“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti total nilainya Rp2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.