Para pembudidaya juga aktif melakukan pembersihan waduk secara swadaya, meski terkendala minimnya sarana dan dukungan. Mereka berharap pernyataan Menteri tidak menjadi stigma yang merugikan, dan meminta solusi serta dukungan nyata dari pemerintah.
“Petani tidak tinggal diam. Kami terus berusaha membersihkan waduk. Tapi kami juga butuh dukungan dan solusi, bukan hanya pernyataan yang bisa mematikan usaha kami,” ujarnya.
Hingga kini, menurut Edi, belum ada kunjungan langsung dari pihak KKP ke lokasi, meskipun pihak dinas terkait mulai mengambil sampel air pasca pernyataan menteri.
Baca Juga:Sembilan Sekolah Rakyat di Jateng Mulai Beroperasi, Tampung 850 Anak dari Keluarga Miskin
“Kalau usaha kami gulung tikar, sudah banyak. Tapi untuk pindah usaha itu tidak mudah. Modal kami terbatas dan keahlian kami hanya di budidaya ikan. Maka kami harap, Pak Menteri bisa tarik pernyataannya dan duduk bersama kami untuk mencari solusi,” pungkasnya.