CIANJUR, Cianjur.jabarekspres.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan pembatasan 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) sekolah negeri, bukan upaya untuk membajak siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut murni untuk menjaga stabilitas dunia pendidikan di Jabar, tidak seperti tudingan bajak membajak yang beredar.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu adalah menjaga stabilitas pendidikan. Yang penting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan biayanya dijamin oleh pemerintah. Itu tugas saya,” kata pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kepada wartawan saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Cianjur, baru-baru ini.
Baca Juga:Pemprov-BKKBN Jateng Perkuat Sinergi Demi Percepat Pengentasan StuntingSembilan Sekolah Rakyat di Jateng Mulai Beroperasi, Tampung 850 Anak dari Keluarga Miskin
KDM juga menegaskan, sekolah swasta tetap memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat, bahkan banyak di antaranya yang lebih cepat penuh dibanding sekolah negeri.
“Kalau berbicara (sekolah) swasta yang mengelola pendidikannya dengan sangat baik itu justru penuh. Malah lebih cepat penuhnya dibanding negeri. Banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya lebih dulu ke swasta,” ungkapnya.
KDM menyebut, hal tersebut menunjukkan kualitas pendidikan swasta sangat tergantung pada pengelolaannya.
Dia pun juga mencontohkan ada sekolah swasta di Bandung yang meskipun menetapkan biaya sekitar Rp500 ribu per bulan, tetap menjadi pilihan masyarakat karena kualitasnya.
Terkait keluhan sebagian pihak sekolah swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan soal rombel, KDM menilai bahwa dalam situasi tertentu, kepala daerah harus mampu mengambil keputusan taktis demi menyelamatkan pendidikan anak-anak.
“Saya tidak punya anak tiri sampai sekarang,” tegasnya.