Ketiga, Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran. Dimana tingkat kemiskinan di Cianjur mencapai 10,14 persen, lebih tinggi dari Jawa Barat 7,46 persen dan nasional 8,57 persen dengan 466.510 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan pendekatan Cost of Basic Needs dari BPS, garis kemiskinan nasional berada di Rp 585.292 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 10 penduduk Cianjur masih hidup dalam keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun masih berada di angka 5,99 persen, sementara struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja sektor informal, seperti pekerja bebas dan buruh tidak tetap. Dari total angkatan kerja lebih kurang 1,23 juta jiwa, sekitar 40 bekerja tanpa kepastian jaminan kerja atau penghasilan tetap,” kata Kang Lepi.
Baca Juga:Racik, Hias, Panggang! Pizza Competition Buka Rangkaian Liburan di Grand Aston PuncakIndonesia Siap Berjuang di ASEAN U-23 Championship Mandiri Cup 2025, PSSI Siapkan Dua Stadion
Lalu yang keempat, Lemahnya Daya Saing Daerah. Bahwa di tengah arus globalisasi dan kompetisi antarwilayah, Cianjur masih belum mampu menarik investasi asing secara signifikan.
“Penanaman Modal Asing (PMA) di Cianjur hanya tercatat sebesar Rp8 M, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem investasi di Cianjur belum kompetitif, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun efisiensi tata kelola,” ujar Kang Lepi.
Kelima, Lemahnya kemandirian fiskal daerah. Kang Lepi menjelaskan dari total pendapatan daerah sebesar Rp4,81 triliun, hanya sekitar Rp1,15 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selebihnya masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,66 triliun.
“Hal Ini menunjukkan bahwa ketahanan fiskal Cianjur masih sangat rapuh. Padahal, belanja daerah mencapai Rp 4,918 triliun, yang idealnya diarahkan untuk program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” pungkasnya.(*)