JAKARTA,CIANJUR.JABAREKSPRE.COM – Bantuan sosial (Bansos) Triwulan II Tahun 2025 untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp10 triliun mulai disalurkan pemerintah pada Rabu 28 Mei 2025.
Bansos ini mencakup mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 28 Mei 2025.
Penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan penyasaran bantuan lebih tepat. Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Cianjur Bayar Klaim Rp126 Miliar Selama 2024Jelang BK Porprov Jabar 2026, KONI Cianjur Daftarkan Atlet dan Official Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” kata Gus Ipul dilansir dari laman resmi kementerian.
Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.
“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” ucap Gus Ipul.
Adapun proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur. Yakni jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.
“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.
Baca Juga:Kang Lepi Apresiasi Langkah Cepat Bupati Cianjur Tingkatkan Pelayanan PublikSMAN 2 Cianjur Terpilih Sebagai Peserta PISA 2025, Komite Sekolah Bangga
Amalia menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.
“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkasnya.