JAKARTA, CIANJUR.JABAREKSPRES.COM- Kebijakan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN dinilai memiliki ketimpangan yang berpotensi berdampak pada mahasiswa hal ini disampaikan oleh ADAKSI.
“Kampus-kampus akan terdorong untuk menaikkan UKT dan SPI guna menutupi kesenjangan pembiayaan remunerasi,” tegas Ketua Umum Pengurus Harian Koordinator Nasional ADAKSI, Fatimah, pada 14 Februari 2025 sebagaimana dikutip dari laman Disway.id
Salah satu dampaknya adalah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di berbagai perguruan tinggi.
Baca Juga:Kabar Beasiswa Indonesia Bangkit Pasca Efisiensi, Ini Kata Ruchman BasoriBlack Sea Devil Muncul di Perairan Dangkal Kepulauan Canary, Ada Fenomena Alam Apa?
Selain itu, beban kerja dosen juga berisiko meningkat secara tidak rasional demi mendapatkan remunerasi yang layak.
Perguruan tinggi swasta (PTS) turut terdampak, karena kesulitan menarik mahasiswa baru akibat mahalnya biaya pendidikan. Aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah pun semakin terancam.
Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menilai bahwa desentralisasi skema remunerasi telah menciptakan ketidakadilan sistemik.
Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk menerapkan sistem tunjangan kinerja yang terpusat melalui APBN, menghapus kesenjangan kesejahteraan antar dosen, serta memastikan regulasi kompensasi yang adil dan transparan tanpa membebani mahasiswa.
“Sudah saatnya pemerintah mengakhiri praktik desentralisasi penggajian dosen ASN yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian finansial bagi tenaga pendidik di Indonesia,” tegas Ketua Umum ADAKSI, Fatimah.
Dalam hal ini ADAKSI juga menuntut kepada presiden Prabowo dan Menteri Keuangan untyk dapat turut tangan dalam menjamin sistem pada penggajian dosen ASN yang lebih berkeadilan. (Disway)