CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Media sosial sekarang telah mengubah cara kita berkomunikasi, termasuk interaksi antara rakyat dengan pemerintah.
Dulu, komunikasi antara rakyat dan pemerintah seringkali hanya satu arah, di mana informasi hanya disampaikan tanpa ada ruang untuk memberikan umpan balik. Namun saat ini, media sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk aktif menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang diambil.
Belakangan ini, admin media sosial Partai Gerindra berhasil menarik perhatian publik dengan respons cepat mereka terhadap keluhan rakyat. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana dengan fungsi DPR? Bukankah yang menjadi wakil rakyat itu adalah DPR bukan admin salah satu partai saja.
Baca Juga:PMI Distribusikan Bantuan Logistik ke 13 Kecamatan Terdampak Bencana di Cianjur SelatanRSUD Al-Ihsan Provinsi Jabar Wisuda 40 Peserta Didik Sekolah Diabetes
Sebagai lembaga legislatif tugas utama DPR adalah mewakili dan menyampaikan suara rakyat untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat agar dapat memastikan bahwa semua kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.
Namun jika peran ini diambil alih oleh salah satu partai saja, maka kredibilitas DPR sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat akan hilang.
DPR yang seharusnya mendengarkan suara rakyat yang diwakilinya kini terkesan hanya mengikuti arahan dari satu individu atau partai tertentu. Jika satu partai mendominasi maka suara-suara dari kelompok masyarakat lain bisa terabaikan. Ini menunjukkan bahwa DPR tidak menjalankan fungsi utamanya dan justru berisiko menjadi alat bagi kepentingan elite politik, bukan untuk kepentingan rakyat.
Dengan kondisi ini, banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah DPR masih berfungsi untuk mewakili suara rakyat? Ketika suara rakyat semakin terpinggirkan dan bergantung pada respons cepat di media sosial, maka harapan untuk di dengarkan semakin tipis. Respons cepat dari media sosial tidak dapat menggantikan komitmen nyata dari DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Karena pada kenyataannya yang cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat adalah salah satu admin partai politik bukan DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Hal ini menimbulkan keraguan tentang sejauh mana DPR benar-benar mewakili kepentingan masyarakat Indonesia.
Penulis Artikel Opini:
Rika Iklima
Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia