CIANJUR, Cianjur.jabarekspres.com – Dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 oleh DPRD Kabupaten Cianjur pada Jumat, 2 Agustus 2024 lalu, tercatat 31 dinas dan 3 RSUD mengajukan tambahan anggaran yang nilainya beragam.
Dari data yang dihimpun oleh Cianjur Ekspres, dari 28 OPD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mendapat tambahan anggaran terbanyak dengan total Rp29.182.054.548.
Disusul Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan tambahan Rp28.036.611.670 yang rinciannya untuk realokasi BTT, BKKPD, belanja operasional, DBH desa, dan efesiensi bunga.
Baca Juga:Aher Pimpin Tim Pemenangan Jabar ASIH Syaikhu-Ilham, Optimistis Menang Pilgub Jabar5 Pengemudi Ojol Prasejahtera Peroleh Motor Listrik di PLN Electric Run 2024
Lalu Dinas Kesehatan (Dinkes) sejumlah Rp19.729.743.087 yang rinciannya untuk belanja prioritas, anggaran PBI UHC, tambahan anggaran RSUD Sidangbarang termasuk DED, belanja hibah, anggaran bantuan iuran peserta mandiri kelas 3, anggaran terdampak gempa untuk RSUD Sayang dan Cimacan, biaya apraisal puskesmas, dan lembur verifikasi BPJS.
Paling sedikit yakni Inspektorat Daerah (Itda) dengan hanya Rp248.000.000 untuk penambahan anggaran tindak lanjut hasil (EVGUB), belanja operasional, dan DED. Juga Dinas Perhubungan (Dishub) sejumlah Rp250 juta yang digunakan untuk belanja operasional kantor.
Namun jika ditotal, jumlah tambahan anggaran di APBD-P 2024 tersebut nilainya kurang lebih capai Rp180 miliar.
Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Cianjur, Ivan Feriadi Rahman mengatakan, hampir semua dinas mengajukan tambahan sesuai dengan kabutuhannya.
“Kalau di kecematan hanya pergeseran. Kalau di OPD itu lumayan besar, seperti di Disperkim dan Dinkes. Kebutuhannya beragam untuk BPJS dan rehab gedung juga lainnya,” ungkap Ivan saat dihubungi Cianjur Ekspres, Rabu (9/10).
Terpisah, Sekretaris Disperkim Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadi mengatakan, dinasnya mengajukan perubahan APBD yang besar pada 2024 karena untuk pengadaan tanah.
“Yang besar itu untuk pengadaan tanah di TPS Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, juga lahan di TPU Nagrak yang ada tepat di belakang DPRD Kabupaten Cianjur,” ungkapnya.
Baca Juga:Asih Didukung Paguyuban Keluarga Minang, Janjikan Kondusifitas Iklim IndustriPelajar Cianjur Jadi Spammer Link Judol Terancam 10 Tahun Penjara
Sementara, untuk rehabilitasi gedung kantor aset pemda dan penanganan pascagempa, lanjut Hendri, dirinya tak mengetahui secara detail gedung mana saja yang perlu perbaikan.
“Rincinya ada di Kasubag Perencanaan, harus dilihat dulu daftarnya,” tandasnya.