CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji empat pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur masa jabatan 2024-2029, di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin 7 Oktober 2024.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Plt Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, unsur Forkopimda, anggota DPRD Cianjur serta para pejabat dilingkungan Pemkab Cianjur.
Empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur yang diambil sumpah dan janjinya diantaranya Ketua diisi oleh Metty Triantika dari Partai Golkar. Sedangkan Wakil Pimpina DPRD Cianjur, yakni, Ganjar Ramadhan dari Partai Gerindra, Susilawati dari PDIP dan Lepi Ali Firmansyah dari PKB.
Baca Juga:PLN Sukses Gelar PLN Electric Run 2024, Ajak Masyarakat Kurangi Emisi KarbonMilenial dan Gen Z Mantapkan Diri Dukung Pasangan ASIH di Pilgub Jabar
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, mengatakan, dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, tugas pertama yang akan dilakukan yaitu membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).
“Alhamdulillah pada hari ini kita Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur telah resmi dilantik. Dan ini awal baru untuk Kabupaten Cianjur, sehingga bisa membentuk AKD dan bisa lebih optimal dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas wewenang sebagai DPRD Kabupaten Cianjur,” katanya kepada wartawan.
Dia berharap, dengan komposisi sekarang yang sebagian besar anggota baru dan sebagian lagi anggota lama merupakan komposisi yang bagus.
“Sehingga dalam melaksanakan kewajiban dan tugas selanjutnya ini bisa bersinergi,” ujar Metty.
“Yang lama yang sudah bagus kita tingkatkan lebih bagus lagi, dan yang baru-baru bisa membawa angin segar bagi perbaikan Kabupaten Cianjur ke arah yang lebih baik,” sambungnya.
Metty mengungkapkan, fokus utama yang akan dilakukan dirinya yaitu dewan cepat tanggal (DCT). Sehingga nantinya pada pelaksanaannya aspirasi rakyat itu tidak hanya bisa dilaksanakan lewat reses saja, tetapi akan menampung secara langsung siapapun masyarakat Kabupaten Cianjur yang menginginkan sesuatu.
“Beliau (rakyat, red) sampaikan langsung kepada perwakilan rakyatnya sesuai dapilnya masing-masing. Tentunya disesuaikan dengan skala prioritas. Karena bagaimanapun dewan ini kebijakan dan pelaksanaannya harus sesuai visi misi dari kepala daerahnya,” pungkasnya.