cianjur.jabarekspres.com, ANT – Di Indonesia, masalah perumahan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat. Banyak warga negara yang masih kesulitan untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Di sinilah awal mula pendidikan karakter untuk menciptakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan memajukan Indonesia dimulai.
Baca Juga:BI dan BKPM Bersinergi, Dorong Investasi dan Daya Saing RIFEB UI: Menkeu Tekankan Pentingnya Integritas dalam Dunia Ekonomi
Oleh karena itulah, negara juga harus turut serta dalam menyediakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh rumah melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Terutama pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan sistem pembiayaan yang berjalan secara terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan.
Atas dasar itulah, pemerintah meluncurkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai upaya memfasilitasi masyarakat dalam memiliki rumah dengan lebih mudah melalui system tabungan.
Tapera dibentuk pada tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera menjelaskan bahwa Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa pembiayaan perumahan bagi peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas berdasarkan kriteria: lamanya masa kepesertaan, tingkat kelancaran membayar Simpanan dan tingkat kemendesakan kepemilikan rumah; dan ketersediaan dana pemanfaatan.
Jika melihat dalam salah satu asas yang ada dalam Tapera yaitu asas kemanfaatan. Artinya bahwa pengelolaan Tapera harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para peserta untuk pembiayaan perumahan.