CIANJUR.JABAREKSPRES.COM,CIANJUR – Keberadaan jaringan internet wireless fidelity atau wifi di kalangan masyarakat sudah menjadi hal yang umum. Namun, belakangan ini, marak ditemukan penggunaan wifi ilegal di Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan data yang diterima Cianjur Ekspres, terdapat kurang lebih 100 titik wifi ilegal yang telah menjamur dan menjadi lahan bisnis tanpa izin resmi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan, untuk bisa menjual kembali layanan internet, reseller internet harus memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan penyedia jasa internet (ISP) resmi yang didaftarkan pada oss.go.id. OSS atau Online Single Submission merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM) sesuai dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga:BPJamsostek Cianjur Serahkan Santunan JKM dan JHT kepada Ahli Waris Dosen Unsur Sekda Herman Suryatman Dorong BUMDes dan BUMDesma Kuatkan Eksistensi, Melawan Rentenir/Bank Emok
Tanpa adanya kerja sama tersebut, praktik jual kembali layanan internet oleh reseller adalah ilegal.
Ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang dalam Permen Kominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem Transaksi Elektronik.
“Untuk penyedia internet atau ISP, izinnya harus ke pusat melalui OSS. Sehingga kewenangannya pun ada di pusat. Nantinya ISP bisa menjual kembali ke ritel atau bekerja sama dengan berbagai pihak seperti bumdes dan perusahaan lain,” ujar Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cianjur, Benny Nassa, Rabu 15 Mei 2024.
Pemerintah daerah, kata Benny, tidak memiliki kewenangan dalam mengatur pengawasan dan penertiban wifi ilegal. Namun, masyarakat bisa mengadukan hal tersebut ke layanan pengaduan di aduan.id atau melalui telepon di 159.
“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut, dari mulai pengawasan hingga penertiban. Kalau dari pusat ada hotlinenya atau pengaduan di 159 atau di aduan.id. Dari pemerintah pusat sudah sering melakukan sosialisasi, untuk masyarakat agar menggunakan yang sudah berizin,” ungkapnya.
Benny juga menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya wifi ilegal, termasuk kesulitan yang dihadapi ISP dalam menarik jaringan di wilayah perbukitan Kabupaten Cianjur.