CIANJUREKSPRES – Ketua DPW Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) Jawa Barat, Dhani Rahmad menyebut, selama periode 2023 lalu pihaknya menerima kurang lebih 1.400 aduan soal masalah PMI di luar negeri. Mulai dari hilang kontak, disiksa, hingga meninggal dunia.
“Dari aduan yang kita terima, Cianjur menjadi daerah dengan masalah terbanyak kedua dengan total 35 persen dari kurang lebih 1.400 aduan. Posisi pertama Karawang, dan ketiga Kabupaten Sukabumi,” ungkap Dhani saat ditemui Cianjur Ekspres pada Rabu, 24 April 2024.
Melihat hal itu, Dhani pun menilai jika Pemeritah Kabupaten Cianjur tak peduli dengan persoalan migran. Padahal menurutnya, PMI sendiri menjadi mata penceharian terbanyak warga Cianjur setelah bertani.
Baca Juga:Wapres Kukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat Wapres Ma'ruf Amin: Optimalkan Teknologi dalam Mitigasi
“Kita lihat di Cianjur Selatan, mereka kalau bukan jadi petani, ya jadi PMI. Akibat tidak pedulinya pemerintah, banyak dari mereka akhiernya menjadi PMI ilegal karena berangkatnya non-prosedural, tujuannya pun ke negara Timur Tengah yang notabenenya dilarang sesuai dengan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015, kecuali ek Arab Saudi karena ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK),” ungkapnya.
Dia menilai, pemerintah kurang tegas soal penertiban sponsor ilegal juga kurang sosialisasi mengenai PMI ke warga khususnya di Cianjur Selatan.
“Padahal pemkab melalui Disnaker punya kewenangan memanggil dan menindaki sponsor-sponsor ilegal. Saya juga belum pernah dengar mereka lakukan sosialisasi soal PMI ini, yang saya tau hanya sekadar kunjungan lalu foto-foto,” kata dia.
Dhani bahkan menyebut ada oknum sponsor yang berlaku layaknya mafia di Cianjur Selatan. Praktiknya, jika PMI yang diberangkat ke luar negeri oleh oknum dan membuat masalah. Maka aset yang ada di kampungnya akan disita paksa.
Terpisah, Bupati Cianjur Herman Suherman menampik jika pemerintah tak peduli dan tidak fokus mengurus PMI asal Cianjur. Selain itu, dia juga menganggap jika PMI yang bermasalah saat ini adalah ‘sisa-sisa masa lalu.’
“Kita sudah perintahkan pada camat dan kades lewat surat edaran untuk memperingatkan jangan ada lagi PMI ilegal. InsyaAlloh kedepannya tidak ada yang ilegal. Itu mah sisa-sisa yang dulu karena kemarin kita sudah sosialisasi,” jelas Herman saat dikonfirmasi.