CIANJUR,CIANJUREKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur masih membutuhkan anggaran sekitar Rp155 miliar terkait Universal Health Coverage (UTC) atau jaminan kesehatan semesta untuk masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur Cecep S Alamsyah kepada wartawan usai menghadiri rapat badan anggaran (banggar) terkait penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 di Gedung DPRD Cianjur, Rabu (11/10) siang.
“Perhatian di banggar tadi (kemarin,red) membahas tentang UHC jaminan kesehatan yang memang seharusnya dijamin oleh negara, di Kabupaten Cianjur memang anggaran untuk menjamin itu, kita masih perlu sekitar Rp155 miliar untuk UHC itu,” katanya.
Baca Juga:Pemkab Cianjur Uji Publik Raperbup Penyelenggaraan Nama RupabumiHasil Rapimcab Gerindra Cianjur Sepakat Usulkan Gibran Rakabuming Raka Jadi Bakal Cawapres Prabowo Subianto
Cecep pun menegaskan, pihaknya nanti akan membahas dengan dewan apakah kebutuhan anggaran terkait UHC dipenuhi seluruhnya dari APBD atau mencari sumber yang lain.
“Paling banyak yang dibahas UHC, karena kita di Cianjur belum mencapai UHC, targetnya seharusnya tahun depan karena tetangga kita sudah (mencapai target,red),” katanya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, mengatakan, bahwa memang betul pada saat rapat badan anggaran Sekda menyampaikan kekurangan anggaran untuk UHC sekitar Rp150 miliar.
“Tapi tadi (kemarin,red) pak Sekda ingin membenahi dulu karena masih banyak ornamen-ornamen yang harus dibenahi. Jadi bukan dalam artian anggarannya tidak ada, tapi prioritas ke pembiayan UHC ingin dibenahi karena banyak aspek yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Atep pun mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terdapat satu klausul untuk menjaring kepesertaan UHC melalui tingkat desa. Dia mengatakan, bahwa UHC di Cianjur saat ini sudah mencapai 91 persen dari target 95 persen di Tahun 2023.
“Sudah tinggi, tinggal empat persen lagi untuk mencapai UHC di 2023,” kata Atep.
Saat ditanya berapa anggaran yang dialokasikan untuk UHC pada APBD Perubahan 2023? Atep mengatakan secara angka tidak dimunculkan di hasil evaluasi rapat banggar tersebut.