JAKARTA, CIANJUREKSPRES – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah mengimbau lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, agar dapat menyiarkan konten-konten bermuatan netral yang dapat mendukung narasi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024.
Konten netral yang dimaksud Ubaidillah ialah konten yang tidak berat sebelah, memiliki keberimbangan, dan mampu menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif.
“Selaku Ketua KPI Pusat (saya) mengimbau kepada lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan figur publik tertentu dalam kontennya demi menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis, sejuk, guyub sesuai dengan visi pemilu damai 2024,” ujarnya, Kamis (14/9).
Baca Juga:Jokowi: Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Tergantung StudiEnam Pj Kota dan Kabupaten di Jabar akan Dilantik 20 September 2023
Ubaidillah mengatakan dalam menciptakan ruang penyiaran yang aman dan produktif selama masa menjelang Pemilu 2024, KPI juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Koordinasi itu dilakukan dalam komunikasi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang telah dibentuk sejak Februari 2023.
“Adapun langkah selanjutnya terkait isi siaran kepemiluan yang berpotensi melanggar, KPI akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Gugus Tugas yang terdiri dari KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers,” ujar Ubaidillah.
Ajakan kepada para pelaku industri penyiaran untuk menciptakan Pemilu Damai 2024 juga turut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Pada Selasa (12/9), Budi menegaskan dengan andil ekosistem lembaga penyiaran menggaungkan Pemilu Damai 2024 maka situasi masyarakat bisa tetap damai.
“Kita ingin membantu mewujudkan suasana yang lebih baik dan kondusif dalam perhelatan untuk Pemilu 2024 dengan narasi Pemilu Damai terlepas dari apa pun pilihannya,” kata Budi kepada para pelaku industri penyiaran radio dan TV di Jakarta.
Dalam program prioritas 2023 dan 2024, Kemenkominfo bahkan menyiapkan anggaran khusus untuk mengelola dan menyampaikan informasi publik terkait dengan Pemilu Damai. Program tersebut di antaranya mulai dari program literasi digital kepada para pemilih pemula hingga program kolaborasi lintas kementerian lembaga untuk penanganan konten-konten misinformasi terkait pemilu di ruang digital.