CIANJUREKSPRES – Budiman Sudjatmiko, sebuah nama yang telah lama dikenal dalam kancah politik Indonesia, kini menjadi sorotan setelah dipecat secara resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Langkah pemecatan ini telah dicapai melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto. Surat pemecatan ini diterima oleh Budiman pada Kamis (24/8/2023), yang kemudian dikutip dalam pernyataannya, “Sudah, sudah (menerima). Iya benar (pemecatan)”.
Pemecatan ini tak lain adalah hasil dari kontroversi yang muncul setelah Budiman Sudjatmiko secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan bagi Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada tahun 2024. Deklarasi ini dianggap bertentangan dengan pandangan resmi PDI-P yang telah mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai kandidat presiden dalam pemilihan tersebut.
Baca Juga:Profil Budiman Sudjatmiko: Dari Aktivis Reformasi Hingga Dukungan Kontroversial kepada PrabowoPDI Perjuangan Resmi Mencopot Budiman Sudjatmiko Akibat Dukung Prabowo Subianto
Perjalanan Politik
Perjalanan panjang Budiman dalam dunia politik Indonesia terjadi sejak tahun 2004, hampir dua dekade setia berada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusannya untuk bergabung dengan partai ini seiring dengan langkah untuk melanjutkan karier politiknya setelah mengalami masa penahanan akibat Peristiwa Kudatuli pada tahun 1996.
Peristiwa ini, yang juga terkenal sebagai Kerusuhan 27 Juli, melibatkan pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Budiman menjadi bagian dari peristiwa ini dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun karena perannya di dalamnya. Namun, melalui amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 1999, Budiman berhasil keluar dari penjara.
Selama berada dalam naungan PDI-P, Budiman meraih posisi sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, upayanya untuk kembali ke Senayan dalam Pemilu 2019 tidak membuahkan hasil. Selama masa kader PDI-P, Budiman mengungkapkan bahwa ia pernah menerima tawaran untuk menjadi Menteri Desa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun tawaran ini dberikan sejak tahun 2014, Budiman menyatakan bahwa ia merasa tidak pandai untuk menjadi seorang menteri, lebih suka menggerakkan desa tanpa harus mengemban jabatan resmi.