Intinya, kata Cecep, APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur masih tergantung dana transfer.
“Dana transfer dari pusat ke Cianjur kita asumsikan untuk tahun depan masih sama. Paling tidak bertambahlah, karena untuk situasi sekarang kita juga agak sulit untuk mencapai kemandirian fiskal, atau proporsinya tidak lebih, bergeser proporsinya. Kalau mandiri masih jauh, setidaknya dapat mengimbangi dana transfer, (mengimbangi,red) sulit,” paparnya.
Terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi mengatakan, hal ini secara umum bukan hanya terjadi di Cianjur saja namun di kabupaten dan kota lain juga sama.
Baca Juga:Jelang Pemilu 2024, Wabup Cianjur Kunjungi Kantor DPC PPPSulit Dapatkan Bio Solar, Pengendara Mengeluh, Ini Penjelasan Hiswana Migas Cianjur
“Tapi kan idealnya PAD menjadi sumber utama bagi pembangunan di kabupaten. Kenapa? kita juga tidak mungkin terus-terusan mengharapkan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan-pembangunan di kabupaten. Kenapa? porsi dan piringnya terbagi-bagi oleh seluruh kabupaten kota di Indonesia, mereka juga mempunyai kajian dan kebijakan untuk menentukan skala prioritas,” katanya kepada Cianjur Ekspres saat dihubungi, Senin (17/7).
Menurutnya, memerlukan lobi-lobi dan dan diplomasi tingkat tinggi kepada pusat untuk memberikan alokasi anggaran dalam porsi yang lebih besar ke kabupaten. Sekalipun, kata Rustam, memang ada aturan-aturan tertentu seperti peraturan menteri keuangan dan lain sebagainya dalam hal itu untuk menentukan porsi-porsinya.
“Tapi kan permasalahan di kita dan sebagian besar kabupaten kota lain adalah percepatan pembangunan. Nah, percepatan pembangunan ini seharusnya bisa kita atasi jika kabupaten kota bisa lebih mandiri,” ucapnya.
Cara untuk mencapai mandiri, ungkap Rustam, salah satunya adalah melakukan capaian target atau tingkat persentase PAD yang tinggi. “Di kita (Cianjur,red) kenapa PAD itu bukan merupakan sebuah instrumen penyumbang terbesar, karena masih banyak potensi-potensi PAD yang belum kita gali secara maksimal, belum kita capai secara maksimal,” katanya.
“Sehingga akhirnya kita saat ini masih bergantung pada DAU, DAK, DBH dan lain sebagainya dalam proporsi APBD,” sambung Rustam.
Dia berharap, tahun-tahun ke depan PAD menjadi sumber utama pembiayaan APBD sehingga selain masih membutuhkan DAK, DAU dan DBH yang secara regulasi dan aturan perundang-undangannya memang diatur ada alokasi ke kabupaten.