Ijang menuturkan pula, berdasarkan hasil survei IKIP tahun ini, Provinsi Jabar ada peningkatan siginifikan ketaatan badan publiknya dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Hal ini menandakan bahwa akses publik terhadap informasi di Jabar lebih terbuka dan terbaik dibanding provinsi lainnya,” ungkap Ijang.
Sementara itu Penanggung Jawab IKIP 2023 Rospita Vici Paulyn menekankan harus ada perubahan mindset di daerah.
Baca Juga:Wanita Berambut Panjang Disudut KamarRidwan Kamil: Terus Jaga Kondusivitas untuk Wujudkan Indonesia Negara Adidaya 2045
Selama ini IKIP dipandang sebagai ajang kompetisi sehingga informan ahli yang dipilih di daerah adalah yang bisa dikondisikan sesuai keinginan. Tujuannya demi menaikkan nilai IKIP di provinsi tanpa didukung data dan fakta yang valid.
“Padahal IKIP merupakan helicopter view untuk melihat bagaimana potret keterbukaan informasi di setiap provinsi sesuai dengan kenyataan yang ada,” tegas Rospita.
Dengan demikian sangat dibutuhkan objektivitas dalam penyajian data fakta maupun dalam memberikan penilaian.
“Apakah benar pemerintah atau badan publik sudah sedemikian terbukanya, dan informasi yang disajikan sudah memiliki dampak dan memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Rospita juga mengapresiasi Jabar karena dalam FGD IKIP tahun 2023, di samping nilai IKIP Jabar tertinggi secara nasional, Jabar pun dipandang sebagai satu-satunya provinsi yang membuat laporan IKIP baik tanpa revisi.
Adapun para informan ahli yang menilai IKIP diisi ahli komunikasi publik dan informasi dari berbagai kementerian di antaranya Kemendagri, praktisi, akademisi, peneliti, dan pelaku usaha.