CIANJUREKSPRES, CIANJUR – Petani di sejumlah daerah mengeluhkan langkanya pupuk subsidi. Penyebabnya bukan karena kurangnya stok pupuk subsidi melainkan karena alokasi pupuk dari pemerintah yang tak sesuai dengan usulan petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).
“Masalah seputar pupuk bersubsidi sebenarnya bukan pada stok pupuk. Dari info yang kita dapat, stok pupuk itu melimpah. Masalah yang sesungguhnya adalah alokasi pupuk subsidi yang diatur Kepmentan no 6 tahun 2022 itu lebih sedikit daripada usulan kebutuhan petani melalui eRDKK,” ujar Sekretaris Pemuda Himpunan Kerukunan Tani (HKT) Indonesia Jawa Barat, Elan Rahmatillah pada Sabtu (11/2/2023).
“Misalnya, usulan petani yang divalidasi dinas pertanian kabupaten/kota, provinsi hingga Kementerian Pertanian adalah 25 juta ton (di eRDKK), tapi alokasi yang diusulkan petani melalui pemerintah adalah 7,7 ton. Akibatnya ada gap sampai dengan 17 ton. Alokasi tak sesuai eRDKK sebabkan pupuk subsidi langka,” sambungnya.
Baca Juga:Gegara Gempa Susulan 4.4 Magnitudo, Warga Memilih Kembali ke Tenda PengungsiGempa Susulan 4.4 Magnitudo Kembali Memakan Korban
Terkait stok pupuk, lanjut Elan, PT Pupuk Indonesia disebutnya memiliki cadangan yang terbilang melimpah. PT Pupuk Indonesia memliki kapasitas hingga 23 juta ron pertahun, yang diproduksi oleh anak perusahaannya. Bahkan, penyaluran pupuk untuk semua daerah selalu melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Jadi kalau ada isu kelangkaan pupuk, sepertinya itu tidak tepat. Yang terjadi adalah stok pupuk subsidi melimpah, namun jatah untuk petani dibatasi. Kebijakan itu ada di Kementerian Pertanian. Ada pun jenis pupuk bersubsidi yang ada saat ini adalah Urea dan Nitrogen, Phiosphat dan Kalium (NPK),” ungkap Elan.
Selain pembatasan jatah pupuk subsidi, masalah sulitnya penerimaan pupuk bersubsidi juga timbul karena hampir 80 persen petani di Jawa Barat tidak tergabung dalam kelompok tani (poktan). “Masalah lainnya itu ada di sumber daya manusia (SDM). Kita sangat sayangkan, 80 persen petani di Jawa Barat itu tidak tergabung dalam poktan,” kata Elan.
Selanjutnya, masih banyak petani tak miliki kartu tani dan adanya indikasi jual beli kartu tani pun dinilai memperkeruh masalah penyaluran pupuk bersubsidi. “Ini sulit untuk diterima. Terdapat jual beli kuota (pupuk subsidi) dari pemilik kartu tani pada kepada bukan pemilik kartu tani,” ujarnya.