“Yang kedua, kami juga ingin kedepannya mengetahui sejauhmana RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang dibuat Cianjur. Jangan sampai perdanya sudah ada tentang perlindungan pertanian tetapi di tata ruang tidak memahami bagaimana sinkronisasi diantara OPD kaitan dengan menyelaraskan program pertanian di Kabupaten Cianjur,” tandasnya.(hyt)
Pansus II DPRD Cianjur Tunda Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
