Cianjurekspres.net – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2021, dihadiahi banyak catatan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Cianjur. Terdapat sebanyak 17 rekomendasi yang menjadi catatan dan perhatian bagi bupati kedepannya.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Cianjur, M. Isnaeni, mengatakan, dari rekomendasi tersebut terdapat beberapa catatan utama bagi pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pertama, catatan yang paling utama dan selalu menjadi sorotan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Walaupun data statistik sudah menunjukkan bahwa IPM kita naik di tahun 2020 sampai 2021, tetapi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat, kita masih tetap terendah. Makanya kita menitikberatkan kepada eksekutif (Pemkab, red) untuk segera membuat pedoman khusus disertai regulasi untuk secepat mungkin bisa terlaksananya kenaikan IPM tersebut,” katanya kepada wartawan usai Rapat Paripurna Laporan Pansus dan Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati 2021 di Gedung DPRD Cianjur, Kamis (21/4).
Baca Juga:Jalan Kabupaten Rusak Berat, Warga Pasirkuda Cianjur Tagih Janji BupatiPeringati Hari Kartini, BRI Group Apresiasi 7.000 Perempuan dalam WOMAN 2022
Catatan berikutnya, Isnaeni menjelaskan, terkait kinerja puskesmas-puskemas di Kabupaten Cianjur, terutama Puskesmas Gekbrong yang harus segera ada proses pembinaan secara komprehensif dari dinas terkait.
“Karena hasil kemarin kita kelapangan, sistem administrasi yang dibikin sama mereka (Puskesmas Gekbrong, red) cukup tidak teratur. Ini kan cerminan, dari kinerja itukan dilihat administrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut Anggota Komisi A DPRD Cianjur itu mengatakan, catatan ketiga perihal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berdasarkan hasil survei rata-rata diatas angka huruf B atau baik.
“Tetapikan ini surveinya dilakukan oleh instansi masing-masing. Jadi kami merekomendasikan untuk tahun berikutnya, selain dilakukan oleh instansi masing-masing juga dilakukan oleh survei independen karena akan lebih obyektif dalam proses penilaiannya,” papar Isnaeni.
Sedangkan untuk catatan berikutnya, Isnaeni mengungkapkan, ada hal yang menarik dari hasil tinjauan Pansus DPRD di Dinas Perhubungan Cianjur. Di satu sisi ada kenaikan target pada sektor retribusi, ternyata sarana dan prasarana yang ada tidak menunjang.
“Contohnya, Dishub hanya mempunyai satu line alat uji KIR, itupun sudah kuno ketinggalan banget dan dengan itupun masih melaksanakan retribusi yang alhamdulillah bisa terpungut. Sebetulnya (Dishub, red) membutuhkan satu line uji KIR yang lebih modern, kalau itu bisa dilaksanakan insyaAllah peningkatan sektor retribusi bisa terwujud,” katanya.