Di sisi lain Pansus DPRD Cianjur, juga memberikan catatan terkait pengelolaan Kampung Budaya Pandanwangi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur ternyata mangkrak.
“Maka kita menyarankan ke bupati untuk pengelolaannya dikerjasamakan saja dengan pihak ketiga, dan tentunya nanti dibuatkan regulasinya,” beber Isnaeni.
“InsyaAllah kalau dikerjakan dengan pihak ketiga, akan menambah PAD kita juga. Biasanya pengusaha swasta akan lebih profesional, ketika kita lihat kesana view-nya cukup menjanjikan untuk pariwisata. Cuma ketika dikelola oleh pemerintah melalui dinas pariwisata justru tidak bisa berkembang. Padahal disitu kita sudah memberikan anggaran cukup besar, kalau gak salah sekitar Rp23 miliar,” sambungnya.
Baca Juga:Jalan Kabupaten Rusak Berat, Warga Pasirkuda Cianjur Tagih Janji BupatiPeringati Hari Kartini, BRI Group Apresiasi 7.000 Perempuan dalam WOMAN 2022
Meski demikian, Isnaeni mengatakan, selain catatan-catan tersebut, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian yang telah dilakukan dinas-dinas. Salah satunya di sektor pajak yang ternyata pada tahun 2021 melebihi target yang ditentukan.
“Tetapi kita merekomendasikan untuk tahun berikutnya, dinas perpajakan bisa meningkatkan lagi pajaknya, makanya harus didorong oleh sarana dan prasarana,” katanya.(hyt)