“Hanya satu manajemen kepemilikan lahan selalu menjadi kendala. Banyak dimiliki BUMN, HGU, dan konglomerasi tanah. Kadang-kadang saya kalau di lapangan naik motor, banyak melihat tanah tidak ditanam atau tidak produktif,” ujar Emil.
Merujuk sila kelima Pancasila, Gubernur berpendapat bahwa pengelolaan tanah menganggur ini dapat dimaksimalkan berbagai institusi kerakyatan seperti pesantren dan kelompok tani. “Agar lebih adil, maka kesejahteraan rakyat bisa tercapai,” pungkasnya.
Selain aplikasi Lapak Abah dan Ojek Desa, Wapres bersama Gubernur juga meresmikan Santri Digitalpreneur yang mencoba memberdayakan para santri menjadi seorang wirausahawan berbasis teknologi digital. (*/nik)