Cianjurekspres.net – Mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalitasi menjadi bahasan utama dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 secara virtual, yang diikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dalam Rakornas tersebut, pembahasan UMKM menjadi topik penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (25/8/2021).
Baca Juga:Sekolah Tetap Gelar PTM Meski PPKM Level 4, Ini Penjelasan Disdikbud CianjurLangka, Harga Tomat di PIC Naik Jadi Rp12 ribu per Kilogram
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).
Pertama, TPIP dan TPID harus mampu menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga utamanya bahan pokok.
“Kalau ada hambatan segera selesaikan di lapangan, baik itu kendala produksi maupun distribusi, kita perlu lebih banyak kerja di lapangan,” pinta Jokowi.
Kedua, tim pengendali inflasi agar tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja tapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi makin produktif.
Kemudian membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM agar bertahan dan naik kelas.
Arahan berikutnya, TPIP dan TPID diminta memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.
“Kita tahu di pandemi ini pertanian jadi sektor unggulan yang bisa tetap bergerak produktif melibatkan banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Baca Juga:Raih Laba Bersih Rp12,54 Triliun di Semester I Tahun 2021, BRI Diapresiasi Kementerian BUMNKinerja Gemilang BRI Diproyeksikan Berlanjut Hingga Akhir 2021
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia makin makin di tengah ketidakpastian pandemi.
Ia menyebut di kuartal II/2021 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen yoy (year on year) dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen yoy.
“Tingkat inflasi jauh di atas target 2021 yaitu 3 persen yoy. Inflasi yang rendah ini bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” tuturnya.
Adapun pada kuartal III/2021 Jokowi meminta keseimbangan diatur antara kesehatan dan ekonomi. Penyebaran Covid-19 harus bisa dikendalikan dengan melindungi masyarakat yang rentan.
“Di saat yang sama daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan yang akan mendorong sisi demand atau permintaan agar mesin ekonomi bergerak,” ujar Jokowi.