Uu Sebut Pemprov Jabar Dorong Tiga Kepala Daerah Segera Dilantik, Termasuk Cianjur

Uu Sebut Pemprov Jabar Dorong Tiga Kepala Daerah Segera Dilantik, Termasuk Cianjur
(Foto: Humas Jabar)
0 Komentar

Cianjurekspres.net – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pelantikan tiga kepala daerah antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur. Hal tersebut diutarakan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

“Oleh karena itu, kami mendorong agar Bupati Bandung, Bupati Cianjur dan Bupati Tasikmalaya terpilih, harus segera membereskan urusan administrasi di tingkat bawahnya. Kalau di tingkat bawahnya sudah beres, segera kirimkan kepada kami tingkat provinsi, dan insya Allah kami akan mendorong ke Kementerian Dalam Negeri untuk segera dilakukan pelantikan. Karena kami juga butuh,” ungkap Wagub Jabar didampingi Bupati Bandung terpilih HM Dadang Supriatna, di Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung seperti dilansir dari Jabarekspres.com, Senin (22/3).

Uu mengakui hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari Kemendagri untuk pelantikan ketiga kepala daerah di Jabar. Sekalipun surat Kemendagri sudah masuk ke Pemprov Jabar, jelas Uu, tapi urusan administrasi di bawahnya belum selesai, maka surat Kemendagri tersebut tidak bisa segera ditindaklanjuti.

Baca Juga:Persib Boyong 23 Pemain ke SlemanSatya Konvalesen

“Karena ini kan masalah administrasi kenegaraan, tidak bisa kita seenaknya mengajukan. Ada norma dan normatif yang harus dipenuhi dari setiap pasangan calon terpilih,” kata Uu.

Ditanya apa pelantikan bisa digelar pada akhir Maret ini, menurut Uu hal itu pun tergantung dari pemerintah daerah.

“Kalau urusan administrasi di tingkat pemerintahan kabupaten sudah selesai, saya kira kita tidak akan lama lagi bisa diajukan untuk segera dilakukan pelantikan,” jelasnya.

Pemprov Jabar pun, lanjut Uu, membutuhkan kepala daerah yang memiliki legalitas definitif untuk melangkah menuju Jabar Juara.

“Kami juga butuh pemimpin daerah yang memiliki legalitas definitif. Ini dalam rangka kerja ke depan seperti penggunaan dana APBD untuk pelaksanaan pembangunan dan mutasi para pejabat pemerintah daerah. Itu sangat dibutuhkan kepala daerah definitif,” pungkasnya.(JE/hyt)

0 Komentar