“Di seluruh wilayah tanah air yang harus disertifikatkan sebanyak 126 juta. Tahun 2015 baru tercapai 46 juta sertifikat jadi masih kurang 80 juta. Sementara per tahun hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat, artinya butuh 160 tahun,” ujar Jokowi.
Namun, saat program PTSL mulai berjalan di 2017, pemerintah mampu mengeluarkan 5,4 juta sertifikat tanah. Berikutnya, pada 2018, pemerintah mengeluarkan sebanyak 9,3 juta sertifikat dari target 9 juta sertifikat dan di 2019 tercapai 11,2 juta dari target 11 juta sertifikat.
“Dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, target yang saya berikan bisa terlampaui, saya ucapkan terima kasih. Meski tahun 2020 target PTSL sebanyak 10 juta tapi karena ada pandemi Covid-19 sehingga ada hambatan di lapangan maupun kantor pertanahan, saya turunkan targetnya menjadi 7 juta, saya yakin bisa tetap tercapai,” ucap Jokowi.
Pada 2025, Presiden pun menargetkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia harus sudah bersertifikat.”Termasuk sertifikat tanah untuk tempat ibadah,” katanya.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan, akibat pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, target PTSL pada tahun 2020 diturunkan menjadi 7.370.510 bidang dan saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang tanah.
“Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik sehingga tidak ada lagi pemalsuan sertipikat tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen melakukan pemberantasan mafia tanah yang bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Ini kemajuannya bagus sekali sehingga perlindungan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat lebih terjamin,” ujar Sofyan.(rls/**)
Warga Jabar Dapat Sertifikat Tanah dari Presiden
