Saat ini, lanjut Bima, Perpres tersebut sedang dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diundangkan.
Dia berharap kabar terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK tersebut bisa melegakan honorer K2 yang lulus PPPK. Regulasi PPPK ini sangat dinantikan seluruh honorer K2 maupun non K2.
Dengan keluarnya regulasi ini, otomatis 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK pada 2019 sudah bisa melanjutkan tahapan pemberkasan NIP oleh BKN. Selanjutnya penetapan SK PPPK oleh masing-masing kepala daerah.(hyt/esy/jpnn)
Jokowi Teken Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK, BKPPD Cianjur: Kita Masih Menunggu Lembaran Negaranya
