Besok, Bansos Pemprov Jabar Tahap II Mulai Disalurkan

Selain itu, warga Jabar dapat mengecek data penerima bansos lewat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat). Saat ini, PIKOBAR sudah memiliki fitur SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial). Fitur tersebut menyajikan data penerima bansos di Jabar dengan komprehensif.
Data yang disajikan di SOLIDARITAS memuat informasi jenis dan status alokasi bansos yang dilengkapi jumlah total penerima manfaat di masing-masing wilayah. “Untuk mengecek seseorang dapat atau tidaknya bansos provinsi bisa diakses di PIKOBAR,” kata Dodo.
Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, distribusi bansos tahap II ditargetkan selesai dalam 14 hari.
“Kami prioritaskan penyaluran di daerah dengan jumlah KRTS yang banyak dan wilayah yang luas. Penyaluran bansos ditargetkan capai 110.000 paket,” kata Dudi.
Dudi mengatakan, pihaknya telah menetapkan jumlah KRTS DTKS dan Non-DTKS. KRTS DTKS tahap II yang berjumlah 232.684 Kepala Keluarga (KK) sedang dalam proses pengalihan ke Kemensos.
Jika pengalihan selesai, KRTS DTKS tahap II akan mendapat bantuan dari Kemensos. Adapun KRTS Non-DTKS yang akan mendapatkan bansos provinsi sebanyak 1.392.407 KK.
“Kami lagi ajukan ke Kemensos. Persyaratannya, kabupaten/kota harus mengisi data kebutuhan mereka. Kemarin baru 5 kab/kota yang mengisi. Jika sudah mengisi, Kemensos siap membantu untuk memenuhi KRTS DTKS,” ucap Dudi.
Hasil evaluasi distribusi bansos tahap I, kata Dudi, menjadi pertimbangan gugus tugas provinsi untuk penyaluran tahap II. Salah satunya mengganti komoditas telur dengan susu dan masker kain. Dengan begitu, ia berharap distribusi bansos tahap II akan berjalan lebih optimal.
“Kami harap masyarakat ikut serta menyukseskan penyaluran bansos tahap II. Misal dengan melaporkan lewat PIKOBAR jika ada tetangganya yang layak mendapatkan bansos, tapi belum terdata. Atau yang tidak layak menerima, tapi menerima,” ucapnya.(rls/*)