“Kami tetap harus berjuang keras bagaimana Cianjur Selatan bisa masuk skala prioritas di provinsi yang nantinya juga sama menggelar paripurna antar DPRD dengan Gubernur. Kita berharap dan memohon ke DPRD dan Bupati Cianjur harus segera masuk ke Pemprov Jabar. Karena Garut Selatan, Bogor Barat, Tasikmalaya dan Indramayu Barat sudah selesai. Kalau terus begini akan tertinggal,” imbuhnya.
Ceng Badri pun menegaskan, rencana penandatanganan persetujuan bersama DOB Cianjur Selatan sama sekali tidak ada berkaitan dengan politik menjelang Pilkada Cianjur 2020. Meskipun berbicara pemekaran ada proses politik dan administrasi.
“Ketika pemekaran Cisel sudah masuk RPJMD 2018 kemarin, mau tidak mau pemerintah harus memprioritaskan. Pak Bupati harus menuntaskan sebelum berakhir masa jabatan, harus tuntas tidak menunggu selesai Pilkada. Kami minta penyelesaian dan tidak terkatung-katung, pertengahan Juli ini harus sudah tuntas,” tandasnya.
Baca Juga:Kebun Raya Cibodas Cianjur Kembali Dibuka, Pengunjung Wajib Patuhi Ini!Ridwan Kamil Ungkap Dua Klaster Baru
Kalau pun ada pihak yang memandang politis, Ceng Badri tidak mempermasalahkannya. Pasalnya ini antara presidium pemekaran dengan kepala daerah, bukan Herman Suherman sebagai incumbent yang akan mencalonkan kembali di Pilkada.
“Respon masyarakat sangat luar bisa, dari kemarin kami berkeliling 14 kecamatan dan 161 desa, disamping memastikan persyaratan administrasi desa diselesaikan, kami juga menampung aspirasi masyarakat dan sangat antusias. Tapi tolong ke masyarakat jangan euforia berlebihan, apalagi di dalam situasi Pandemi Covid-19 seperti ini. Ada keinginan masyarakat mencurahkan rasa bahagianya itu,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Asep Sopyan mengatakan, setelah selesainya musyawarah desa akan mendorong untuk proses persetujuan bersama antara Ketua DPRD dan Bupati dalam forum rapat paripurna.(Herry Febriyanto)