“Dan permintaan dari para kiai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu,” ujar Kang Uu.
“Sudah saya sampaikan ke Bapak Gubernur, Insyaallah sesuai kemampuan sekalipun tidak maksimal, perhatian yang akan diberikan (Jabar) ke pesantren Insyaallah ada. Kami melaksanakan kegiatan (video conference soal SOP) ini pun bentuk perhatian, karena pondok pesantren di Jabar hampir 10 ribu,” katanya.
Kepada para wali murid, Kang Uu pun mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di ponpes tidak luntur.
“Jangan dilepas (dibebaskan) begitu saja. Dan banyak (orang tua) yang sudah ingin mengantarkan anak (kembali) ke pesantren, saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya,” tutur Kang Uu.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma’mun, BA, mengatakan bahwa Daarul Rahman sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
“Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal,” ucap K.H. Syukron Ma’mun.
“Kapan (pesantren) dibuka, kami tunggu arahan pemerintah. Jawaban Wagub bikin kami lega, karena yang siap (menerapkan AKB) boleh buka,” tuturnya.
Selain itu, sosok asal Nahdlatul Ulama ini pun mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren. Terkait aturan new normal dari Kementerian Agama untuk dilakukan rapid test atau PCR bagi santri yang baru kembali, K.H. Syukron Ma’mun berharap ada bantuan dari pemerintah.
Selain dari K.H. Syukron Ma’mun, masukan lain turut diberikan Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon K.H. Usamah Mansyur. Setelah isolasi mandiri, menurutnya transportasi santri harus ikut diperhatikan.
“Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol. Dan banyak juga pesantren yang tidak mampu memenuhi (kebutuhan protokol kesehatan), jadi kehadiran (bantuan) pemerintah sangat ditunggu,” kata K.H. Usamah Mansyur.
Wagub Tampung Aspirasi Pondok Pesantren se-Jabar Soal AKB
