Cianjurekspres.net – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mendesak Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, tentang pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Dirinya menilai penundaan yang sebelumnya terjadwal pada September 2020 sudah cukup ideal dan jangan ada penundaan kembali.
Baca Juga: Data Pemilih Diduga Bocor, IPO: Komisioner KPU Perlu Dirombak Total
Menurut Dedi, ketidakpastian berakhirnya pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi alasan mengapa KPU harus berupaya keras mencari alternatif pelaksanaan Pilkada, semisal menyiapkan protokol pemilihan sesuai rekomendasi ahli kesehatan dalam kondisi next normal.
“Pandemi yang belum terprediksi masa akhirnya, tidak dapat dijadikan rujukan penundaan kembali, pemerintah telah membuka peluang untuk menjalankan protokol next normal, KPU harus merespon itu dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya dalam keterangan tertulisnya kepada cianjurekspres.net, Senin (1/6/2020).
Dedi menjelaskan yang dimaksud Next Normal adalah kondisi kehidupan masyarakat yang beralih secara informasional, minim interaksi tatap muka dan ramah teknologi. Sejauh ini, KPU dalam anggapan Dedi gagal menyiapkan kondisi tersebut, itulah sebabnya saat menghadapi kondisi pandemi, KPU seolah tidak memiliki jalan keluar.
“Pola pikir KPU harus adaptatif, bahkan dalam pelaksanaan tahapan seharusnya dapat dilakukan secara informasional, semisal verifikasi pencalonan perseorangan, pencocokan dan penelitian data, selama mereka memerlukan interaksi langsung, maka pola pikir itu tidak berfungsi untuk kondisi saat ini,” katanya.
Dedi menekankan, desakannya untuk pelaksanaan Pilkada tetap digelar tahun 2020 adalah karena dua hal. Pertama, potensi adanya penyimpangan anggaran terpakai tahun 2020 jika Pilkada kembali ditunda hingga tahun depan.
“Kedua adalah soal pergantian kepemimpinan daerah yang terhambat, padahal kata kunci pembangunan ada pada proses regenerasinya, jika masa transisi cukup lama tentu bisa berimbas pada pengambilan keputusan yang seharusnya tetap berjalan,” pungkasnya.(Herry Febriyanto)
Jangan Ditunda Lagi, IPO Desak KPU Terapkan Protokol Next Normal di Pilkada 2020
