“Segera kami akan sosialisasikan lagi, supaya semuanya bisa paham dan tak terjadi kesalahampahaman. Kami pastikan akan transparan, sesuai arahan dari KPK,” tukasnya.
Sebelumnya, KPK meminta tiga pemerintah daerah di Jawa Barat melakukan transparansi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (Covid-19). Ketiga pemda itu ialah Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
“Imbauan KPK itu merespon ada informasi terkait persoalan dalam penyaluran bansos di ketiga pemda tersebut. Diakui ketiga pemda bahwa terjadi pemahaman yang keliru di masyarakat tentang bansos. Masyarakat beranggapan akan menerima bansos dari semua sumber, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal itu terjadi terutama saat awal mewabahnya Covid-19, sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat terkait penyaluran bansos yang tidak transparan,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Budi Waluya.(job3/red/*)
Diminta KPK Transparan Soal Penyaluran Bansos Covid-19, Begini Jawaban Plt Bupati Cianjur
