Cianjurekspres.net – Hujan lebat di Kabupaten Cianjur sebabkan puluhan rumah di beberapa titik terendam banjir, Selasa (21/4/2020). Fenomena bencana ini dinilai kesalahan dari Pemkab Cianjur soal tata kelola normalisasi sungai dan drainase.
Presidium LSM Aliansi Masyarakat Penegak untuk Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurjaman mengatakan, fenomena banjir yang terjadi di Cianjur kota dinilainya bukan dari kesalahan alam melainkan kesalahan dari tata kelola dari Pemkab Cianjur. “Cianjur kota dikepung banjir, sebenarnya ini fenomena alam atau kelalaian dari tata kelola pemerintah?,” kata Yana Nurjaman, Selasa (21/4/2020).
Dia mengatakan, fenoma yang muncul dalam 3 tahun belakangan ini di Cianjur kota adalah banjir, bahkan tidak sedikit warga menganggap sebagai sesuatu hal yang aneh. “Kenapa? Karena secara kontur geografis memang benar, Cianjur itu seharusnya menjadi daerah yang bebas dari banjir,” katanya.
Sebelumnya lanjut Yana, banjir bandang juga sempat menggenangi pusat Cianjur kota dua (2) tahun lalu, Pemkab Cianjur melalui OPD, dan leading sektor mengeluarkan normalisasi sungai dan penataan drainase daerah perkotaan. Dengan begitu muncul APBD yang dialokasikan untuk pembiayaan penataan kota dan normalisasi sungai.
“Tapi, hasilnya ya bisa kita lihat bersama, banjir, banjir, dan banjir lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, ke mana anggaran penataan kota dan normalisasi sungai yg sudah dialokasikan di APBD,” katanya.
Menurutnya, bencana banjir saat ini acap kali terjadi hal tersebut dibuktikan adanya kesalahan dengan pelaksanaan program penanganan banjir selama ini.
Baca: Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Cianjur Terendam Banjir
“Mau tidak mau, akhirnya program normalisasi ini menjadi miskin manfaat. Terutama pada ranah perencanaan yang tidak matang dan komprehensif, akhirnya proyek fisik dibiayai dan dilaksanakan, hasilnya banjir tetap saja tidak tertangani dgn baik,” paparnya.
Menurutnya, bukan tidak mungkin bencana banjir yang terjadi lambat laun akan menyalahkan masyarakatnya dengan alasan buang sampah sembarangan. “Pada akhirnya pembelaan para pemangku kebijakan akan menyalahkan kebiasaan buruk masyarakat, yakni masih membuang sampah sembarangan,” terangnya.
Sekretaris DPD Assosiasi Arsitek Teknik Indonesia (AATI) Jabar, Yanyan Heriyana mengatakan, bahwa Cianjur kota ini tak seharusnya mengalami kebanjiran, pasalnya memiliki kemiringan 5 persen. “Bisa kita lihat, kemiringan dari mulai Panembong, Karangtengah, hingga ke arah Ciranjang. Artinya tidak seharusnya Cianjur ini mengalami kebanjiran,” kata Yanyan, Selasa (21/4/2020).
Cianjur Dilanda Banjir, Kemanakah Anggaran Penataan Kota dan Normalisasi Sungai?
