“Sekarang keberadaan dana BOS tidak meningkatkan mutu pendidikan maupun akreditasi penjaminan mutu (APM),” katanya.
Sejauh ini, dia melihat keterlambatan dana BOS bersumber di pemda. Dia mengusulkan, penyaluran dana BOS sebaiknya berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan jumlah siswa.
“Mekanisme penyaluran dana BOS sebaiknya tidak rutin seperti sekarang ini dan tidak dihitung berdasarkan jumlah peserta didik atau siswa, tetapi berdasarkan kebutuhan sekolah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemendikbud, Ainun Na’im mengatakan, mulai tahun ini penyaluran dana BOS akan langsung disalurkan dari pemerintah pusat ke sekolah.
“Nanti dana dari Kemenkeu langsung ke sekolah supaya lebih efisien dan cepat karena dana akan langsung tersalur sampai kepada pihak yang berkepentingan,” ujar Ainun.
Nantinya dengan perubahan skema ini, pemda yang membawahi sekolah mendapat tugas untuk melakukan monitor kinerja sekolah. Sementara pengawasan dilakukan oleh inspektorat jenderal Kemendikbud pusat dan daerah.(din/fin/hyt)
Skema Penyaluran Dana BOS Diubah, Ini Tanggapan IGI dan JPPI
