BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jabar untuk 2021 menggunakan sejumlah pendekatan. Mulai dari teknokratik, partisipatif, politis, sampai top-down maupun bottom-up.
Uu menyatakan, penyusunan RKPD Provinsi Jabar Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar 2018-2023, RKP Tahun 2021, RKPD Kabupaten/Kota, dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
“Kick off meeting perencanaan 2021 menjadi awal perencanaan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat, proses cukup panjang sampai pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2020,” kata Uu di kantor Bappeda Provinsi Jabar, Rabu (18/12/2019).
Menurut Uu, rancangan awal RKPD Provinsi Jabar Tahun 2021 sudah menetapkan sembilan prioritas pembangunan, yakni akses pendidikan untuk semua, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
Kemudian, pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastrukturs konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah), dan inovasi pelayanan publik serta penataan daerah.(rls/nik)