Cegah Penipuan SK PNS Ini yang Dilakukan BKPPD

Mulai Besok, ASN Cianjur Setingkat Eselon IV Kerja di Rumah
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib saat ditemui belum lama ini. (dok)
0 Komentar

CIANJUR – Akibat hebohnya berita seorang guru honorer yang tertipu oknum Badan Administrasi Kepegawaian Nasional beberapa waktu lalu, kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur turun tangan.
Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib menyebut, pihaknya akan menyebarkan surat edaran ke setiap kecamatan dan sekolah untuk mencegah timbulnya korban penipuan penangkaran PNS oleh Pemkab Cianjur.
“Seharusnya dari isi surat bisa diketahui kalau itu palsu, tapi orang awam kemungkinan besar tidak tahu dan terkena modus penipuan tersebut. Contoh, itu kop suratnya Setda tapi tandatangan Bupati, dari itu saja sudah terlihat dan isinya tidak mencerminkan resmi dari pemerintahan,” ujar Budi saat dihubungi, Jumat (26/12/2019).
Dia menegaskan, untuk mencegah penipuan serupa staf di BKPPD akan mengirim surat ke setiap kecamatan dan desa agar disebarluaskan ke masyarakat jika penerimaan CPNS tidak berkaitan dengan Pemkab, melainkan langsung oleh pusat.
Selain itu, untuk CPNS pun saat ini belum ada hasil, sebab proses seleksinya belum masuk. Seleksi CPNS masih berada di tahapan verifikasi data dan administrasi.
“Seleksinya itu baru Februari, dilakukan langsung dengan sistem komputerisasi. Hasilnya bisa dilihat langsung dari seleksi dan dipilih berdasarkan passing grade,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau warga untuk tidak mudah terbujuk oleh pihak yang menawarkan bisa meloloskan CPNS atau mengabarkan pengangkatan tanpa informasi yang jelas.
“Semoga tidak ada korban lainnya, terlebih setelah disebarkan surat edarannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Cianjur, Otong Zaenal Mutaqin menuturkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke setiap sekolah di tingkat SD dan SMP terkait adanya modus penipuan tersebut.
Dia pun meninjau tenaga honorer di setiap wilayah untuk segera melaporkan jika ada pihak yang menjanjikan bisa menjamin pengangkatan PNS, apalagi harus mengirimkan yang dengan nominal tertentu.
“Untuk PPPK saja belum ada SK nya, masih menunggu. Apalagi untuk PNS itu belum masuk seleksi. Makanya kami harap kalau ada pelaku penipuan dengan modus tersebut, segera laporkan,” kata Otong.

0 Komentar