BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto sepakat dengan aspirasi dari ribuan mahasiswa Universitas Pakuan yang menganggap bahwa kondisi pemerintahan di Negara Republik Indonesia tengah tidak baik.
“Balaikota insyaallah akan selalu terbuka untuk teman-teman semua. Kalau sudah turun semua seperti ini, saya yakin negara sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya di hadapan para mahasiswa yang mengepung area Balai Kota, Selasa (24/9/2019).
Ia mengaku sepakat atas apa yang disuarakan mahasiswa di Balai Kota seperti halnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, keberatan akan hal itu juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
“Seluruh masyarakat aspirasinya sama. Tidak mungkin sebagai politisi, kepala daerah aspirasinya beda. Saya setuju dengan poin-poin keberatan yang disampaikan teman teman,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Seperti diketahui, beberapa poin yang disampaikan antara lain, menolak pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menolak RKUHP, menolak RUU Pertanahan dan mengecam pencemaran lingkungan.
Di samping itu, mahasiswa yang memadati area Balai Kota itu mengecam atas tindakan represif aparat kepolisian yang sempat baku hantam dengan mahasiswa Unpak saat aksi pada tanggal 20 September lalu di Tugu Kujang, Kota Bogor.
“Kita juga mengecam pembakaran hutan di Pekan Baru Riau, Kalimantan dan di seluruh titik kebakaran hutan di Indonesia,” ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Unpak, Ramdhani kepada Antara di sela aksi itu.
Mahasiswa yang bergerombol itu tiba di Balai Kota Bogor sekitar pukul 13.00 WIB, mereka melakukan aksi long march dari Kampus Universitas Pakuan melalui Tugu Kujang ke Balai Kota. Sebelum akhirnya masuk ke area Balai Kota, para mahasiswa sempat melakukan aksi orasi di depan pintu pagar.
“Estimasi mahasiswa yang ikut demo hari ini ada 2.000 mahasiswa,” kata Ramdhani.(ant/hyt)