CIANJUR – Sejumlah aktivis anti korupsi di Kabupaten Cianjur menyayangkan status Ridwan Mubarok sebagai tersangka bahkan sudah menjalani penahanan di Lapas kelas 2b Cianjur.
Dosen sekaligus aktivis tersebut dikenal sebagai pribadi yang lurus dan tidak memiliki catatan menyimpang dalam setiap aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Cianjur, Asep Toha, mengaku mengenal Ridwan Mubarok hanya dalam beberapa aksi kaitan pemberantasan korupsi, namun secara pribadi dan hal mendalam terkait tersangka itu, dia mengaku tidak tahu.
“Kami mulai berkomunikasi dan berteman sejak beberapa tahun lalu, dimana Ridwan Mubarok ini ikut serta ketika ada aksi pemberantasan korupsi yang terjadi di Cianjur. Jadi kenalnya hanya dari sisi aktivisnya, tidak mengenal lebih jauh,” kata dia.
Menurutnya, dari beberapa kali aksi, Ridwan terlihat seperti aktivis anti korupsi pada umumnya yang lurus, tanpa ada penyimpangan. Apalagi melakukan pemerasan terhadap pejabat, apalagi hingga pimpinan daerah.
Dia pun mengaku kaget mendengar informasi jika Ridwan Mubarok menjadi salah satu tersangka dalam kasus pemerasan Herman Suherman yang kala itu masih bersatus sebagai Wakil Bupati Cianjur.
“Saya dapat informasi dari beberapa teman yang juga aktivis anti korupsi. Tapi tidak langsung percaya, saya juga harus cek kebenarannya. Dan ternyata dia itu ada keterkaitan, meskipun tidak secara langsung melakukan,” jelas dia.
Asto menilai, ada kecerobohan dari Ridwan yang membuatnya dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan tersebut. Dimana, Ridwan tidak mengecek terlebih dulu latar belakang dan kejelasan seseorang yang dia pertemuan dengan Herman Suherman.
“Dirasa atau tidak, diakui atau tidak di sana ada embel-embel KPK yang dibawa oleh tersangka lainnya. Seharusnya Ridwan ini konfirmasi dan cek ke KPK itu sendiri. Sehingga ini saya nilai sebagai kecerobohan,” kata dia.
Di samping itu, Asto juga sempat berkomunikasi dengan Ridwan setelah munculnya perkara pemerasan pasca OTT Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar terkait DAK Pendidikan. Dia mengaku sebatas menanyakan kebenaran kejadian dan memberikan dukungan moril.