CIANJUR – Jebolnya bendungan Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang terjadi setahun terakhir berdampak luas pada para petani. Pasalnya, bendungan yang sebelumnya bisa mengaliri sawah di sembilan desa di Kecamatan Cibeber tersebut sudah setahun terakhir ini otomatis berhenti.
Belum adanya upaya perbaikan dari pemerintah membuat petani harus merugi saat memasuki musim kemarau seperti saat ini. Hektaran tanaman padi sawah tadah hujan didaerah tersebut terancam kekeringan bahkan terancam gagal panen.
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Henny Iriani Winata tidak menampik jika keberadaan bendungan Cikondang tersebut sangat dibutuhkan oleh apra petani. Apalagi jika memasuki musim kemarau seperti yang terjadi saat ini.
“Sebelum jebol, bendungan Cikondang Cibeber itu bisa menjadi andalan petani untuk mengairi sawah melalui irigasi yang ada. Namun semenjak jebol kini petani hanya bisa mengandalkan turunnya hujan. Pernah ada upaya untuk menarik air dari sungai Cikondang, tapi tidak maksimal,” kata Henny saat dihubungi Cianjur Ekspres, Jumat (28/6).
Henny menyebut, irigasi yang berasal dari bendungan Cikondang tersebut biasa mengairi sawah dengan luas 1.007 hektar di wilayah sembilan desa di Kecamatan Cibeber. Biasanya para petani bisa melakukan tanam padi dalam satu tahun minimal dua kali tanam.
“Sebelum terjadi bendungan jebol, dalam satu tahun para petani bisa tanam padi 2.518 hektar dengan dua kali tanam. Ini dengan asumsi indek pertanaman 2,5. Karena terjadi kekeringan dan jika tidak bisa diselamatkan maka akan kehilangan produksi sekitar 13.369 ton gabah kering giling (GKG)),” ujar Yenny.
Ditegaskan Henny, satu-satunya solusi untuk mengembalikan produksi pada di daerah tersebut adalah upaya perbaikan bendungan yang jebol. Diakuinya untuk melakukan perbaikan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pihaknya sebelumnya telah mengajukan perbaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena masuk dalam kategori bencana.
“Ini memang kewenangannya di provinsi, pernah kita ajukan melalui BPBD, mungkin dana terbatas sehingga belum ada perbaikan. Harapan kami bisa segera diperbaiki meski itu kewenangan provinis, karena kalau tidak mempengarauhi hasil produksi pada, apalagi musim kemarau seperti ini,” paparnya.