“Bukan hanya di Lapas, tapi di semua titik pun kami akan awas secara maksimal. Dan kami harap memang tidak ada uang namanya penggiringan suara atau migrasi suara, semua harus berjalan secara jujur dan adil,” ucapnya.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Untuk Penegakkan Hukum (Ampuh) berpandangan jika KPU seharusnya menyiapkan solusi untuk mengoptimalkan sosialisasi ke tempat-tempat tertentu yang tidak bisa siapa saja masuk ke dalamnya.
Di Lapas misalnya, akses informasi dari luar sangat sulit masuk, bukan hanya dari media mainstream tapi juga lantaran tidak diperbolehkannya warga binaan menggunakan telepon pintar.
“Jadi memang mereka tertutup dari informasi, di situ tanggung jawab dari penyelenggara. Bagaimana mereka mau memilih untuk menentukan wakil mereka di parlemen, serta memilih pemimpin negara jiga sosok calonnya tidak diketahui,” ujar Presidium AMPUH, Yana Nurzaman.
Dia mengatakan, KPU seharusnya bisa membuat tabel khusus yang disebar di Lapas untuk menjadi sumber informasi bagi warga binaan. Mengingat jika membawa satu per satu calon tidak akan bisa.
“Makanya daripada masih mempertanyakan jadi tanggungjawab siapa, penyelenggara harus sigap untuk menyiapkan sarana sosialisasi ke tempat yang sulit diakses. Bukan hanya Lapas, tapi titik lainnya. Minimalnya mereka tahu siapa yang harus mereka pilih nantinya,” tegas dia.(bay/sri)