CIANJUR – Para guru honorer katagori 2 terus mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bisa menambah kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun Pemkab bersikukuh jika kuota didasari pada kemampuan anggaran daerah.
Tuntutan para guru honorer di Cianjur itupun kembali menjadi pembahasan dalam rapat audiensi pada Jumat (8/3) lalu di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BKPPD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
Sayangnya, dalam rapat lanjutan tersebut, masih belum ditetapkan kuota yang yang akan disediakan jika pun nantinya ada penambahan.
Presidium Ampuh, Yana Nurjaman, menyayangkan belum adanya keputusan dari Pemkab Cianjur terkait penambahan kuota penerimaan PPPK. “Saya yakin, banyak pos anggaran yang memang programnya tidak bakal mengganggu pelaksanaan pembangunan,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Minggu (10/3).
Jikapun tidak bisa penerimaan seluruhnya, lanjut Yana, Pemerintah Kabupaten Cianjur bisa mengutamakan pengangkatan mereka yang sudah lulus passing grade, dengan jumlah sekitar 1.300 orang. Namun mereka yang tidak lulus pun harus diperhatikan nasibnya.
“Minimalnya yang sudah lolos pasing grade itu yang diangkat saat ini, tapi tetap yang sisanya juga dicarikan solusinya, terutama terkait nasib mereka. Apakah akan dimasukan dalam program berikutnya atau bagaimana,” kata dia.
Yana beserta para guru honorer berencana menduduki Pendopo Cianjur jika tuntutan mereka tidak kunjung ada kejelasan. Bahkan, lanjut dia, rencananya mereka akan menghadiri rapat OPD yang bakal membahas keterseddiaan anggaran untuk penentuan kuoata PPPK pada Minggu (10/3) malam.
“Kami akan kawal terus, pada agenda Minggu malam (kemarin, red) pun kami akan hadir supaya jelas nasib para guru honorer ini seperti apa,” kata dia. (bay/sri)