Laporan Lambat, DAK Pendidikan Dipangkas

0 Komentar

CIANJUR – Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengungkapkan Cianjur mengalami pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di tahun ini. Diduga hal itu terjadi akibat tidak adanya laporan dalam pengelolaan dana oleh sekolah.
“Informasinya begitu, terkait laporan BOS, sehingga ada pengurangan DAK,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, belum lama ini.
Menurutnya, pelaporan tersebut terlambat dibuat lantaran adanya berbagai potongan anggaran di lingkungan pendidikan. Akibatnya pihak sekolah tidak bisa menyusun laporan sesuai pengalokasian.
“Katanya begitu, jadi tidak bikin laporan akibat ada potongan,” kata dia.
Herman membantah jika adanya pengurangan atau pemangkasan DAK tersebut akibat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan anggaran di 2018. Dia pun menegaskan jika laporan dan pemeriksaan BPK di tahun lalu memuaskan. “Sudah clean and clear, tidak ada temuan di 2018,” kata dia.
Ditanya terkait pemangkasan anggaran, Herman berharap hal tersebut tidak terjadi, mengingat pendidikan di Cianjur masih rendah. Dengan begitu, tatar santri masih perlu sokongan dana dari pusat untuk menggenjot pendidikan, mulai dari RLS dan APK/APM.
“Kalau bisa jangan ada pemangkasan, karena Cianjur ini tengah membangun lagi dari bidang pendidikan. Supaya bisa mengungguli daerah lain,” pungkasnya.
Di beritakan sebelumnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di 2019 untuk kabupaten Cianjur kabarnya dipangkas lebih dari 50 persen. Diduga hal itu berkaitan dengan adanya kasus OTT pemangkasan DAK pendidikan SMP dan beberapa faktor lainnya.
Informasi bakal adanya pemangkasan tersebut didapat Komisi IV DPRD kabupatenj Cianjur setelah melakukan komunikasi dengan kementerian pendidikan. Dari rencana alokasi Rp 48 miliar, Cianjur hanya akan mendapatkan DAK pendidikan sebesar Rp 20 miliar.
“Iya ada pemangkasan, itu kami terima sepekan lalu infomasinya saat kunjungan dan komunikasi dengan Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Cukup besar dipangkasnya, lebih dari 50 persen,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (22/1).
Menurutnya, dewan sudah menyampaikan agar tidak ada pemangkasan anggaran. Mengingat hal tersebut akan mengancam keberlangsungan program pendidikan di Cianjur. Apalagi tatar Santri saat ini tengah menggenjot bidang pendidikan untuk meningkatkan indek pendidikan manusia (IPM).

0 Komentar