“Saya menilai wajar ketika Kompepar bersama masyarakat akan menggelar aksi membebaskan biaya atau tidak harus bayar karcis masuk ke wisata Jangari, jelas mereka kecewa kepada pemerintah karena tidak adanya perhatian,” ujarnya.
Dikatakan Hendra, hasil pendapatan retribusi kawasan wisata Jangari yang disetorkan kepada pemerintah setiap tahunnya bernilai cukup besar. Tapi faktanya, pengembangan dan penataan kawasan wisata justru minim.
“Infrastruktur jalan jalur wisata Jangari rusak parah. Lahan buat parkir kendaraan saja susah. Banyak pengunjung yang merupakan konsumen dari wisata Jangari mengeluhkan soal ini. Mereka bayar karcis masuk wisata tapi untuk parkir saja di dalam susah,” terangnya.
Hendra mengingatkan, Pemkab Cianjur melalui Dinas Parwisata dan Olahraga jangan hanya cuma bisa mengeruk PAD dari kawasan wisata Jangari. “PAD-nya disetor terus, sementara timbal baliknya apa? Pengembangan pariwisata di sini masih begini saja gak ada sentuhan dari dinas terkait,” tandasnya.(*)