CIANJUR – Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur, Dedy Toser Mulyadi mempertanyakan kebijakan RSUD Pagelaran yang melakukan rekrutmen pegawai, padahal masalah rasionalisasi jumlah pegawai belum tuntas.
Menurutnya, pihak direksi RSUD Pagelaran seharusnya menyelesaikan dulu terkait rasionalisasi hingga selesai, sebelum menambah pegawai. Apalagi rasionalisasi tersebut menimbulkan keresahan pada pegawai.
“Yang rasionalisasi saja belum beres, ini malah menambah pegawai lagi. Yang ada nanti malah jadi tambah masalah,” kata dia saat dihubungi Cianjur Ekspres melalui telepon seluler, Senin (10/12).
Dia mengatakan, rasionalisasi memang perlu dilakukan mengingat jumlah pegawai sudah melebihi kebutuhan yang seharusnya. Tetapi hal itu juga perlu dilaksanakan secara objektif berdasarkan kinerja, kualitas, dan kedisiplinan.
“Bukannya fokus ke masalah penilaian objektif, mereka malah membuat laporan ke pihak terkait. Belum lagi, ada informasi jika rasionalisasi kini diserahkan kebijakannya ke kepala ruangan, tentunya itu yang jadi korban nanti kepala ruangan. Patut dipertanyakan kebijakannya itu,” kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak direksi untuk menyelesaikan masalah rasionalisasi yang kini menjadi dilema bagi para pegawai, apalagi belum ada kejelasan mereka yang terkena rasionalsisasi akan diapakan setelahnya.
“Beri kejelasan, apa memang berhenti sepenuhnya atau akan ditempatkan dimana. Baru setelahnya berbicara rekrutmen lagi,” kata dia.
Sementara itu, Humas RSUD Pagelaran, Yedi, mengatakan, rekrutmen tersebut bukan untuk bagian atau kategori yang terkena rasionalisasi. Rekrutmen tersebut untuk bagian tenaga ahli untuk layanan yang masih kekurangan tenaga.
“Contohnya penata anastesi, kami baru ada beberapa, termasuk radiografer yang baru ada satu orang. Tentu itu kurang. Makanya rekrutmen baru. Ini di luar yang terkena rasionalisasi,” kata dia.
Dia pun menegaskan, rekrutmen untuk lima kode pekerjaan akan berakhir pada 16 Desember 2018, dengan tanpa dipungut biaya apapun.(bay/red)