CIANJUR – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menilai buruknya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Cianjur. Pasalnya, sejak membeli tanah di Kecamatan Cidaun untuk digunakan sebagai landasan kapal terbang beberapa tahun lalu, hingga saat ini menteri yang terkenal “nyentrik” itu belum mendapatkan sertifikat.
Bahkan dia menilai buruknya birokrasi di tubuh pemerintahan Cianjur, membuat pengurusan amdinistrasi surat menyurat terlambat hingga belasan tahun seperti yang dialami dirinya.
“Zaman belum jadi menteri sudah susah, sekarang sudah jadi menteri pun masih tetap saja susah tidak seperti di daerah lain di Indonesia, yang sudah terbuka untuk investor dalam mengurus segala sesuatunya,” kata Susi lewat sambungan telepon, belum lama ini.
Dia menilai birokrasi yang menyulitkan investor dan calon investor untuk berinvestasi di daerah. Seharusnya segara dipangkas dengan memberikan berbagai kemudahan agar roda perekonimian dapat berjalan pesat.
Niatnya untuk membangun landasan kapal terbang di wilayah tersebut untuk memutus rantai yang selama ini banyak merugikan nelayan, karena pihaknya akan membeli langsung hasil tangkapan dari nelayan bukan dari tengkulak atau pengepul.
“Jauh-jauh hari sebelum jadi menteri saya sudah mendatangi berbagai pesisir pantai di Indonesia, untuk membantu nelayan dengan menjalankan program percepatan untuk meningkatkan status dan roda perekonomian nelayan,” katanya.
Namun hingga saat ini, pemerintah daerah terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan usaha yang telah dilakukan pihaknya. Terbukti hingga saat ini sertifikat tanah seluas 5 hektar yang dibelinya tahun 2004 belum juga selesai.
Sementara Maruarar Sirait Caleg DPR RI dapil 3 Jabar dari Partai PDIP, yang mendengarkan langsung keluhan ibu menteri sempat menelpon Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil terkait hal tersebut.
Sofyan Jalil berjanji akan segera menuntaskan permasalahan tersebut, bahkan pihaknya akan meminta BPN Cianjur, segera menuntaskan sertifikat milik Susi.
Namun dia menyatakan bahwa kinerja pihaknya hingga ke daerah akan lebih ditingkatkan, agar berbagai lapisan masyarakat tidak lagi menempuh birokrasi yang sulit untuk urusan administrasi pertanahan.
Di sisi lain, pihak BPN Cianjur belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. Bahkan saat dihubungi beberapa kali, Kepala BPN Cianjur Lutfi Zakaria belum menerimanya. (bay/red)
Menteri Susi ‘Murka’, di Cianjur Sulit Untuk Berinvestasi
